Materi Pend. Kewarganegaraan "INDONESIA PADA MASA REFORMASI"

INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental ( character building ) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha / konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa). Selain itu banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Sehingga rakyat mulai tidak puas dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi

1. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

Adanya Krisis Politik di Indonesia pada orde baru

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru,  akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dipegang oleh para penguasa”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

            Adanaya Krisis Hukum di Indonesia pada orde baru

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan dan penyimpangan, dan sering dijadikan sebagai alat pemersan atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

Adanya Krisis Ekonomi di Indonesia pada orde baru

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional

            Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri.

Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat.

            Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta.

Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat.

Hal-hal tersebut membuat perlu dilakukannya tindakan-tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya, sehingga akibat desakan, tuntutan dan tekanan oleh berbagai pihak yang menuntut, maka pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari Presiden, sehingga munculah  Masa Reformasi di Indonesia

2. Gerakan Reformasi

            Reformasi merupakan suatu tatanan pemerintahan Indonesia untuk malakukan perubahan perombakan dan pembaharuan dalam segala aspek untuk menuju perbaikkan.

            Tujuan dari Reformasi adalah memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam segala bidang kehidupan.

            Agenda Reformasi :

1. Adili Soeharto dan Kroninya
2. Amandemen UUD 1945
3. Penghapusan Dwi fungsi ABRI
4. Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya
5. Supremasi hokum
6. Pemerintah yang bersih dari KKN

Jiwa Reformasi, yang perlu ditumbuh kembangkan oleh rakyat , antara lain :

1. Dasar Filosofis Pancasila
2. Pola piker obyektif dengan penerapan The right man on the right place
3. Menerapkan Opening Management
4. Mampu menerima kritik secara terbuka
5. Jujur
6. Adanya keseimbangan antara IPTEK dan IMTAQ

Pada era Reformasi seluruh sistem pemerintahan di Orde Lama yang tidak sesuai dengan rakyat Indonesia telah dirubah. Seperti pemerintahan yang bertajukkan kekuatan militer, tidak adanya kebebasan pers dan berpendapat, sistem DPR-MPR yang tidak berjalan sehingga aspirasi rakyat tidak secara penuh tersampaikan, adanya pemerintahan yang korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan dibungkamnya sistem oposisi terhadap pemerintahan, semuanya telah berubah sejak era reformasi.

Namun terlepas dari prestasi-prestasi yang mungkin bisa dianggap baik tersebut, tentunya kita juga tidak bisa terlepas dari berbagai permasalahan pelik rakyat Indonesia. Memang dari setiap fase pemerintahan mempunyai masalah-masalah tersendiri. Ada permasalahan yang tidak muncul ketika Orde Lama, tatapi muncul ketika Orde Baru. Begitu juga masalah yang ada di masa Reformasi.

Dari semua rezim yang ada itu, sepertinya sangat menarik untuk ditinjau dan dikaji lebih lanjut, perjalanan reformasi yang ketika lahirnya itu sangat diagung-agungkan.

Setelah Orde Baru bisa dilumpuhkan dengan kekuatan mahasiswa, seakan hawa segar arus demokrasi di Indonesia mulai membuka lembaran baru. Tuntutan terhadap reformasi pemerintahan ini tentu saja dari ketidakpuasan rakyat dengan pemerintah sebelumnya. Seperti terpasungnya kebebasan pers dan berpendapat, tidak berjalannya sistem DPR-MPR secara baik, adanya dominasi kekuatan militer, praktek KKN yang merajalela dalam tubuh pemerintah, dan yang paling mendesak ketika itu adalah tuntutan pemulihan perekonomian negara saat terjadinya krisis moneter.

3. Kondisi Politik Pada Masa Reformasi

1. Indonesia masa pemerintahan B.J. Habibie:

Kebijakan-kebijakan pada masa Habibie:

· Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan

Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI.

· Mengadakan reformasi dalam bidang politik

Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen.

Kebebasan menyampaikan pendapat.

Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

· Refomasi dalam bidang hukum

Target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang independen. Pada masa orde baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal hukum sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa.

· Mengatasi masalah dwifungsi ABRI

Jendral TNI Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat, secara bertahap akan mundur dari area politik dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan negara. Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi diperintahkan untuk memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut, keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya ditiadakan.

· Mengadakan sidang istimewa

Sidang tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan.

· Mengadakan pemilu tahun 1999

Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas LUBER (langsung, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).

Masalah yang ada yaitu ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.

2. Indonesia masa pemerintahan Abdurrahman Wahid:

Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:

· Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).

· Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).

· Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.

Masalah yang ada:

· Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri.

· Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR.

· Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan.

3. Indonesia masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri:

Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati:

· Memilih dan Menetapkan

Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.

· Membangun tatanan politik yang baru

Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.

· Menjaga keutuhan NKRI

Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.

· Melanjutkan amandemen UUD 1945

Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

· Meluruskan otonomi daerah

Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.

Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulan Ligitan dan Sipadan.

5. Indonesia masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono :

Kebijakan-kebijakan pada masa SBY:

· Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.

· Konversi minyak tanah ke gas.

· Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

· Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.

· Buy back saham BUMN

· Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.

· Subsidi BBM.

· Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

· Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".

· Pemberian bibit unggul pada petani.

· Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Masalah yang ada:

· Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.

· Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi pemborosan yang luar biasa.

· Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.

· Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.

· Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi mulai terasa menghambat pembangunan.

· Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat.

4.  Dampak reformasi bagi rakyat Indonesia:

· Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.

· Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.

· Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.

· Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).

· Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

DAFTAR PUSTAKA

LKS Prasasti Sejarah kelas XIIIPA SMA/MA Sem. 1, beserta perubahan

Matroji.2007.Sejarah Kelas XII IPA.Jakarta:Bumi Aksara

Nico Thamiend R.M.P.B. Manus.Sejarah Kelas XII.Jakarta:Yudistira

WWW.Wikipedia.Com